Riau (cakralink.com) – Banyak hal yang menjadi topik pembicaraan saat Dubes Uni Eropa berkunjung ke Riau, sebagai provinsi terluas perkebunan sawit di Indonesia.
Terkhusus mengenai sejauh mana dampak ekonomi, sosial terhadap masyarakat petani dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagaimana cara petani menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk kebakaran lahan dan komitmen petani untuk meningkatkan produktivitas dengan konsep intensifikasi melalui PSR (Peremajaan Sawit Rakyat).
Ketua umum DPP Apkasindo, Dr Gulat Manurung, MP.C.APO mengatakan, kunjungan Dubes Uni Eropa ke Riau adalah lanjutan dari pertemuan di Bina Graha Istana Presiden dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jend TNI Pur DR Moeldoko yang mengundang Dubes Uni Eropa Vincent Piket dan DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) baru-baru ini.
“Di Riau Dubes Uni Eropa saya berjumpa dengan Gubernur dan berjumpa dengan Apkasindo Riau,” kata Gulat kepada CAKAPLAH.com, Rabu (17/11/2021).
Dalam pertemuan dengan Apkasindo Riau, ketua APKASINDO Riau K.H Suher mengatakan, Petani sawit Indonesia menginginkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Uni Eropa berlangsung adil, tidak diskriminatif, dan terbuka, terutama terkait perdagangan minyak sawit Indonesia.
Yang lebih penting, Uni Eropa jangan hanya mendengar sepihak tentang sawit Indonesia, tapi juga mendengar suara petani sawit dan melihat faktanya di lapangan.
Menanggapi hak tersebut, Dubes Uni Eropa, Vincent Piket, menjelaskan bahwa sebelumnya memang dirinya berfikir sawit hanyalah sebuah tumbuhan, tapi ternyata sawit adalah sumber penghidupan bagi para petani.
“Kita mengetahui sejarah deforestasi tahun 90 an di Indonesia, banyak orang yang menghubungkan ini dengan deforestasi untuk sawit dan kita harus berupaya untuk membangun kembali reputasi kelapa sawit di mata Uni Eropa dan dunia dan ini bukan pekerjaan yang mudah,” lanjut Vincent.
Uni Eropa, sambungnya, bukan sebuah organisasi yang terafiliasi dengan NGO, Uni Eropa adalah organisasi perwakilan pemerintah 27 negara di kawasan eropa dan Uni Eropa selalu mengedepankan fairness dan objektifitas yang berdasarkan penelitian ilmiah dan bertanggungjawab.
“Statement tentang Eropa Ban (menolak) kelapa sawit, itu tidak benar karena faktanya kami menjadi pengimpor kelapa sawit Indonesia terbesar ketiga di dunia, karena kami sangat mengetahui manfaat dari sawit, untuk bahan coklat, obat obatan, minyak goreng dan masih banyak lainnya. Yang menjadi perhatian kami adalah tentang penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar (biodiesel) yang saat ini Indonesia sedang membawa hal ini ke WTO, akan tetapi untuk minyak sawit mentah (CPO), Kami membutuhkannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya,” cakapnya lagi
Pada hari ini, Rabu (17/12/2021) kata Vincent, EU Commission akan mengeluarkan UU terkait penyelesaian permasalahan deforestasi yang bukan berfokus pada masa lalu, tapi melihat kepada hari ini dan masa depan. Dan di dalam undang – undang ini juga akan mendorong non diskriminasi terhadap minyak nabati yang diproduksi di dalam Uni Eropa atau di luar Uni Eropa. Apakah itu rapeseed, soy, kelapa sawit dan lainnya.
“Kita harus memiliki definisi yang sama tentang apa yang dinamakan deforestasi dan kami sangat memahami begitu pentingnya sawit bagi Indonesia,” ujar Vincent lagi.
Menanggapi pertanyaan dari Vincent tersebut, Dr. Gulat Manurung mengaju sangat menghargai statemen Uni Eropa memandang Indonesia sebagai Produsen sawit terbesar di dunia.
“Pernyataan tidak mempermasalahkan masa lalu deforestasi dan memandang ke depannya adalah hal yang sangat baik bagi politik dagang Indonesia di dunia internasional. Dan Saya berharap kedepannya jangan justru kita bangsa Indonesia yang sibuk mengotak-katik dengan istilah deforestasi, karena negara Uni Eropa saja sudah komit memandang ke depannya,” tambah Gulat.
Sumber: cakaplah.com
