Cakralink.com – Penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dinilai dilematis. DPRD Riau meminta pemerintah mempermudah tenaga honorer mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kebijakan peralihan tenaga honorer menjadi PPPK mulai berlaku akhir 2023 mendatang. Kebijakan itu tertuang ke dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Alasan pemerintah lakukan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang, salah satunya lantaran tingkat kesejahteraan tenaga honor yang masih rendah. Sehingga pemerintah menginginkan agar pegawai non-ASN digantikan dengan PPPK.
Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menilai, persoalan tenaga honor yang bekerja di lingkungan pemerintah cukup dilematis. Itu tidak terlepas dari anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga honor. Ia mencontohkan, total di Provinsi Riau saat ini ada 17 ribu tenaga honor.
“Memang dilematis, ya. Di satu sisi untuk menyerap tenaga kerja, tenaga honor cukup baik. Namun persoalannya ada di belanja. Saya sudah sangat sering mendengar keluhan gaji tenaga honor sudah berbulan-bulan belum dibayar. Logika pertamanya, itu karena anggaran yang ada dipakai untuk yang prioritas,” kata Agung Nugroho, Kamis (8/6/2022).
Usulan pusat menghapus honorer dan digantikan dengan PPPK di satu sisi sangat membantu untuk kesejahteraan honorer. Dia meminta agar penerimaan PPPK lebih memprioritaskan tenaga honor yang memiliki banyak jasa.
Agung menyebut, pemerintah bisa dinilai dari prestasi dan jam kerja. Pada intinya, tenaga honorer lama ini diprioritaskan untuk bisa menempati atau mendapatkan pekerjaan sebagai PPPK.
“Kebijakan bagus, tapi jangan pukul rata. Kami minta pertama tidak ada lagi penambahan tenaga honorer di pemda. Sedangkan tenaga honor lama, diprioritaskan untuk menjadi PPPK agar ada jaminan kesejahteraan bagi kawan-kawan yang honor,” kata Agung.
Summer: cakaplah.com
